Prajurit Kraton Jogja : Bregada Langenkusuma

Terbentuknya Korps Prajurit Estri tahun 1750-1810 selain sebagai prajurit militer juga bertujuan untuk menjaga keamanan keraton dan menjadi pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II.

Peran prajurit perempuan terhadap perkembangan ekonomi yaitu ikut dalam kegiatan masyarakat seperti memberikan bantuan berupa bibit tanaman, dan pupuk. Hal ini berdampak semakin meningkatnya ekonomi rakyat.

Sementara peran prajurit perempuan di bidang militer ialah mereka mempunyai kemampuan dalam menyusun strategi perang. Dengan adanya peran prajurit perempuan di bidang militer, Keraton Yogyakarta lebih terjaga keamanannya.

Keraton Yogyakarta juga merasa lebih nyaman dengan adanya prajurit perempuan, timbul rasa kepercayaan Sultan terhadap prajurit perempuan, sehingga kaum perempuan menjadi sosok yang lebih tinggi dan tangguh di lingkungan keraton Yogyakarta.

Sumber : "PERANAN PRAJURIT PEREMPUAN (KORPS PRAJURIT ESTRI) TERHADAP PERKEMBANGAN EKONOMI DAN MILITER DI YOGYAKARTA 1750-1810"
Yuliarni, Apriana, Heryati, Suwonti Atun Badriah Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Muhammadiyah Palembang.

PENDAHULUAN

Berkuasanya Belanda dengan penerapan sistem monopoli perdagangan di seluruh pantai utara Jawa, mengakibatkan timbulnya banyak perlawanan (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008:52). Salah satu bentuk perlawanan Rakyat Yogyakarta terhadap Belanda adalah perang Mangkubumen (1746-1755). Perang ini menghasilkan perjanjian Giyanti dan menjadi cikal bakal terbentuknya Kesultanan Yogyakarta.

Terbentuknya kesultanan Yogyakarta membutuhkan kekuatan militer. Tentunya penyusunan kekuatan militer peperangan dibutuhkan prajurit-prajurit yang tangguh, biasanya prajurit identik dengan laki-laki.

Kowani (1986:55) menjelaskan bahwa “dunia keprajuritan selalu di identikkan dengan dunia lelaki, karena laki-laki dianggap pemberani dalam peperangan atau dalam hal apapun. Selain itu lelaki dinilai lebih mahir menggunakan senjata, menembakkan salvo, memantikkan api pada meriam, menggelindingkan tubuh di bawah kawat berduri, dan bela diri, menunggang kuda dalam peperangan”.

Pernyataan ini agak berbeda dengan kenyataan yang ada di keraton Yogyakarta, selain prajurit laki-laki juga ada prajurit perempuan.

Peran perempuan sebagai prajurit di Keraton Yogyakarta terasa sangat signifikan sejak Pemerintahan Hamengkubuwana II. Walaupun demikian, peranan perempuan ini sudah dimulai pada tahun 1613-1646 saat pemerintahan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Prajurit Perempuan pertama kali dibentuk di Keraton Yogyakarta sendiri saat pemerintahan Hamengkubuwana I. Perempuan dapat menjadi seorang prajurit yang mampu mengkoordinir jalannya sistem kepemerintahan kesultanan Yogyakarta.

Dengan demikian, pembentukan pasukan khusus beranggotakan kaum perempuan ini sebetulnya bukanlah sesuatu yang baru. Melainkan sudah ada pada masa berkuasanya Sultan Agung di Kerajaan Mataram, prajurit perempuan telah pernah ada. Seperti dijelaskan oleh Kumar (2008:31) “pada kenyataannya Sultan Agung memiliki prajurit-prajurit perempuan dalam korps keprajuritannya meskipun belum terbentuk dalam suatu pasukan khusus”.

Dalam sistem pertahanan dan keamanan di kesultanan Yogyakarta sendiri terlihat meniru sistem pertahanan yang dimiliki kerajaan Mataram pada masa Sultan Agung. Demikian pula dengan kebijakan untuk membentuk pasukan prajurit perempuan.

Adanya keterlibatan perempuan di Keraton Yogyakarta dipengaruhi oleh situasi politik yang ada di dalam keraton. “Pada masa Raden Mas Sundoro, atau lebih dikenal dengan gelar Sultan Hamengkubuwana II beliau dikenal sebagai sosok keras untuk tidak bersedia bekerja sama dengan pihak asing, yaitu Belanda. Segala cara dilakukan untuk menentang Belanda, yaitu salah satunya dengan menjaga keamanan di keraton” (Safitri, 2019:47).

Prajurit perempuan dibentuk pada saat Sultan Hamengkubuwana II masih menjadi putra mahkota.

Awalnya prajurit perempuan bertugas sebagai prajurit pengawal putra mahkota, namun ketika Sultan Hamengkubuwana II naik takhta, maka prajurit perempuan tidak hanya menjadi pengawal putra mahkota, melainkan sebagai penjaga keamanan keraton dan keselamatan sultan beserta keluarganya. Hal ini dikarenakan ketidakpercayaan sultan terhadap lakilaki, menurutnya laki-laki mempunyai sifat pemberontak dibandingkan kaum perempuan yang mempunyai sifat penurut.

Meski demikian, prajurit perempuan yang dibentuk dalam lingkungan Keraton Yogyakarta adalah para prajurit yang telah terdidik dengan sistem militer.

Carey (2014:90) mengatakan bahwa “empat puluh perempuan duduk berbaris di tahta sunan dan benar-benar bersenjata lengkap berikat pinggang dengan sebilah keris diselipkan di tali pinggang, masing-masing memegang sebilah pedang atau sepucuk bedil hal ini menunjukkan bahwa mereka adalah prajurit perempuan yang mengagumkan”. Prajurit perempuan dalam hal ini tidak dapat dipandang sebelah mata sebagaimana pandangan umum yang terjadi terhadap perempuan.

Prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta telah dibekali dengan keahlian-keahlian seperti menunggang kuda, menembakkan salvo dan juga cara menggunakan senjata. Sehingga jika dilihat perbandingannya bahwa prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta terlihat lebih profesional dibandingkan dengan prajurit perempuan di Kerajaan Mataram saat Sultan Agung berkuasa.

Hal inilah yang menjadi dasar prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta semakin berkembang dalam masyarakat, yang pada tahap selanjutnya berperan pesat bagi bidang ekonomi dan militer. Dengan adanya prajurit perempuan dalam keraton, perubahan yang diinginkan menjadi kenyataan bahwa sebelum tahun 1810 sudah ada sekelompok perempuan gagah berani juga memiliki kecerdasan yang tidak kalah dengan prajurit laki-laki. Perempuan mampu menunjukkan kemampuan mereka sebagai pasukan penjaga keamanan dan keselamatan sultan beserta keluarganya. “Prajurit perempuan di Keraton Yogyakarta tidak dapat begitu saja dilupakan karena keberadaan menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan bagi kaum perempuan Jawa untuk berperan dalam bidang ekonomi dan politik” (Carey, 2014:72). Sekaligus juga membuktikan bahwa kaum perempuan Jawa memiliki kemampuan untuk ikut berjuang bersama-sama dengan kaum laki-laki membela kepentingan Rajanya dan masyarakat.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, maka penelitian ini akan menganalisis lebih jauh mengenai peranan selanjutnya para prajurit perempuan (korps prajurit estri) yang merambah di bidang ekonomi dan militer serta dampak dari keikutsertaan para prajurit perempuan dalam mengatasi kondisi ekonomi dan militer di Keraton Yogyakarta.

---------------------------

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis atau metode sejarah.

“Metode historis adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, misalnya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis” (Abdurahman, 2011:103). Sedangkan Menurut Hamid (2011: 42) metode historis adalah “suatu prosedur-prosedur dalam menyusun data yang telah disimpulkan dari dokumen-dokumen otentik menjadi suatu kisah yang saling berhubungan”. maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa metode historis merupakan suatu cara atau prosedur untuk mengkaji masa lampau melalui proses sistematis dan berpikir kritis analisis.

Abdurrahman (2011:104) menjelaskan tahapan dalam penelitian sejarah terdiri dari 4 tahap yaitu:

heuristik (pengumpulan sumber/data), pada tahapan ini dilakukan pencarian sumber yang berhubungan dengan kajian penelitian ini baik sumber primer maupun sekunder;
verifikasi (kritik sumber) yaitu melakukan penyelidikan terhadap sumber-sumber yang telah diperoleh;
interpretasi (analisis data) yaitu kegiatan menafsirkan sumber data yang telah diyakini keabsahannya; dan terakhir
historiografi (penulisan)”.

Berkaitan dengan jenis penelitian ini yaitu kajian pustaka sehingga kegiatan dalam proses pengumpulan data penulis lebih mendominasi pada studi kepustakaan atau mencari pada buku-buku serta jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian penelitian ini.

---------------------------

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Terbentuknya Prajurit Perempuan (Korps Prajurit Estri) di Yogyakarta Tahun 1750-1810

Prajurit perempuan seperti telah dijelaskan sebelumnya telah terbentuk pada abad ke-18 ketika berkuasanya Sultan Hamengkubuwana I.

Akan tetapi fungsinya terlihat lebih signifikan ketika Sultan Hamengkubuwana II berkuasa yang dipengaruhi oleh situasi politik yang terdapat di dalam keraton pada saat itu, yaitu salah satunya untuk memperkuat keamanan yang dimiliki keraton. Selanjutnya prajurit perempuan tersebut diberi nama Korps prajurit estri. Alasannya karena prajurit Estri ini nantinya akan dihadiahkan kepada bangsawan lain untuk dijadikan istri yaitu istri bangsawan.

Namun mereka akan merasa bangga dengan hal tersebut, sebab ada anggapan bahwa para bangsawan yang memperistri mereka nanti tidak akan berani memperlakukan mereka dengan buruk karena takut Raja akan murka.

Prajurit yang dipilih oleh Sultan Hamengkubuwana II, harus mempunyai ciri-ciri wajah cantik, rapi, ramah tamah, dan mempunyai kecerdasan, untuk dijadikan penyambutan Raja-raja maupun sebagai pengawal pribadi Sultan Hamengkubuwana II.

Pembentukan prajurit perempuan yaitu Korps Prajurit Estri di Kesultanan Yogyakarta tahun 1750, sudah lebih tertata dan juga dibekali dengan keahlian-keahlian seperti “menunggang kuda, menembakkan salvo, mengangkat senjata, dan bela diri. Sehingga terlihat lebih profesional, hal ini dimungkinkan dengan situasi keamanan saat itu yang membutuhkan tenaga prajurit yang memiliki kemampuan militer lebih baik dari masa sebelumnya” (Carey, 2014 : 40).

Terkait salah satu tugas prajurit perempuan:

Prajurit perempuan bertugas sebagai prajurit pengawal putra mahkota, namun ketika Sultan Hamengkubuwana II naik tahta, maka prajurit perempuan tidak hanya menjadi pengawal putra mahkota, melainkan sebagai penjaga keamanan keraton dan keselamatan sultan beserta keluarganya. Hal ini sikap ketidakpercayaan Raja terhadap kaum laki-laki karena mempunyai sifat pemberontakan yang dilakukan oleh laki-laki dibandingkan perempuan (Carey, 2014 : 19).

Dengan dibentuknya prajurit perempuan di keraton Yogyakarta bukan hanya bertugas menjaga keamanan keraton, mengawal Sultan Hamengkubuwana II selain itu prajurit perempuan dipercayai untuk mengatur keuangan keraton karena Raja lebih mempercayai perempuan dibanding laki-laki, dengan kepercayaan yang di berikan oleh Sultan Hamengkubuwana II prajurit perempuan Korps Prajurit Estri ini juga ikut bertani maupun berkebun dalam masyarakat Jawa khususnya masyarakat Yogyakarta.

“Melihat keadaan masyarakat yang kurang semangat dan banyak mengeluh tentang hasil pertaniannya yang mengalami kerugian, maka prajurit